Pemilihan Wagub DKI Digugat Gegara Kelamaan, M Taufik: Senin Pengumuman

Foto: M Taufik (Lamhot Aritonang/detikcom)

Jakarta - Lamanya proses pemilihan Wagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno bikin Michael, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (Untar), mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi Gerindra M Taufik berjanji akan ada kemajuan dalam pemilihan wagub DKI.

"Insyaallah dalam waktu dekat akan ada wagub. Senin akan ada konferensi pers di ruang fraksi terkait wagub. Ya, jam 11.30 WIB di Fraksi Gerindrra," kata M Taufik saat dikonfirmasi, Minggu (19/1/2020).

Taufik menegaskan pemilihan Wagub DKI Jakarta punya aturannya tersendiri. Dia menyebut pengumuman Wagub DKI ini terkait dua calon yang akan diajukan ke DPRD DKI.

"Seninlah namanya. Dari Gerindra 1, dari PKS 1," sebut M Taufik.

Michael menggugat proses pemilihan Wagub DKI karena menilai penunjukan lewat parpol pengusung terlalu lama. Michael mengajukan permohonan pengujian Pasal 176 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU.

Dalam alasan permohonan, Michael memaparkan penunjukan wakil kepala daerah oleh parpol atau gabungan parpol pengusung memakan waktu yang lebih lama daripada pemilu. Pemohon menyebut jabatan Wagub DKI kosong sejak 27 Agustus 2018 atau selama 1 tahun 8 bulan.

Karena itu, dia ingin pengisian kursi kosong Wagub DKI tetap dipilih masyarakat lewat pemilu. Sebab, menurutnya, masyarakat punya kesempatan yang sama dalam menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam konstitusi lewat Pasal 28 D ayat 3. (gbr/jef)

Bela Anies dari Tuntutan Mundur, Fahira Idris Klaim Massanya Lebih Paham DKI

Dewi Tanjung-Fahira Idris (Foto: dok. detikcom)

Jakarta - Kelompok politikus PDIP Dewi Tanjung dan Abu Janda bakal menggelar aksi di Balai Kota memprotes Gubernur DKI Anies Baswedan terkait banjir Jakarta.

Anggota DPD RI Fahira Idris, yang bakal mengerahkan massa tandingan, menyatakan tak tepat jika Anies dituntut mundur buntut permasalahan banjir.

"Aksi sekelompok orang yang menyalahkan Gubernur, bahkan menuntutnya mundur, bukan aspirasi yang sepenuhnya mewakili warga Jakarta.

Makanya, saat mendengar ada aksi yang menuntut Anies mundur, warga berinisiatif menggelar aksi mengawal Balai Kota dan mendukung kerja-kerja Gubernur dalam menangani banjir," kata Fahira dalam keterangannya, Selasa (14/1/2020).

Fahira menilai massa pembela Anies ini lebih tahu soal penyebab banjir Jakarta. Dia mengatakan penanggulangan banjir era Anies lebih baik dari pemimpin terdahulu.

"Ini karena mereka lebih paham konstruksi penyebab banjir Jakarta dan menyaksikan langsung penanggulangan banjir saat ini lebih baik daripada periode sebelumnya," sebut Fahira.

Sebagai anggota DPD RI yang mewakili DKI Jakarta, Fahira membela Anies terkait banjir berdasarkan data dan fakta, bukan asumsi. Menurut Fahira, sebaran dampak banjir Jakarta awal tahun 2020, yang salah satunya disebabkan curah hujan ekstrem, tak separah sebelum-sebelumnya.

Prabowo dan Sri Mulyani Kini Tertawa Bersama?

Momen Prabowo Berbaur dengan Sri Mulyani hingga Yasonna Laoly

Jakarta - Duduk bareng di Kabinet Indonesia Maju, Prabowo Subianto dan Sri Mulyani tampak padu. Tak seperti dulu, Prabowo dan Sri Mulyani kini tertawa bersama.

Prabowo dan Sri Mulyani secara berurutan menjabat Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wakil Presiden Ma'ruf Amin periode 2019-2024. Sebelum satu kabinet, Prabowo kerap mengkritik Sri Mulyani.

Bagaimana kisah 'perseteruan' Prabowo dan Sri Mulyani?

Dalam catatan detikcom, Kamis (31/10/2019), Prabowo acap kali menyoroti kebijakan-kebijakan Sri Mulyani ketika Pilpres 2019.

Salah satu momen perseteruan Prabowo vs Sri Mulyani yang paling diingat adalah ketika Ketua Umum Partai Gerindra itu memberi cap 'Menteri Pencetak Utang' kepada sang Menkeu.

Ketika itu, Prabowo tengah menyoroti utang pemerintah yang terus menumpuk. Dalam pernyataannya, Prabowo ingin sebutan Menteri Keuangan diganti jadi Menteri Pencetak Utang.

"Kalau menurut saya, jangan disebut lagilah ada Menteri Keuangan, mungkin Menteri Pencetak Utang. Bangga untuk utang, yang suruh bayar orang lain," ujar Prabowo dalam acara dukungan alumni perguruan tinggi di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini, Jakarta Timur, Sabtu (25/1/2019).

Prabowo kala itu menyebut kondisi bangsa, andai diibaratkan penyakit, sudah stadium lanjut. Lagi-lagi Prabowo menyoroti utang.

"Saudara-saudara saya menerima dukunganmu, sebagai kehormatan tapi jangan mengira saya ini orang sakti yang bisa dengan tongkat saya simsalabim selesai, tidak bisa. Ini kalau ibarat penyakit saya katakan stadium sudah cukup lanjut sudah lumayan parah. Utang menumpuk terus," tambah Prabowo.

Menjawab kritik Prabowo, Sri Mulyani menuliskan puisi yang diunggah di akun Instagram-nya @smindrawati. Lewat puisinya itu, Sri Mulyani seolah ingin menjelaskan kepada Prabowo apa saja yang telah dikerjakan oleh pemerintah, yang menurut Prabowo banyak utang.

Sejumlah capaian pemerintah itu antara lain pembangunan infrastruktur seperti jalan hingga gedung sekolah. Sri Mulyani juga bicara capaian pemerintah dalam program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut sepenggal bait puisi Sri Mulyani:

Kala kamu menuduh aku Menteri Pencetak Utang,
Kami menyelesaikan
Ribuan kilometer jalan raya, toll, jembatan Untuk rakyat, untuk kesejahteraan
Kami menyelesaikan
Puluhan embung dan air bersih,
bagi jutaan saudara kita yang kekeringan
Puluhan ribu rumah, untuk mereka yang memerlukan tempat berteduh

Kini, hubungan Prabowo dan Sri Mulyani berbalik 180 derajat. Keduanya sudah akur.

Keakraban Prabowo dan Sri Mulyani sudah terlihat sebelum keduanya resmi dilantik sebagai menteri Kabinet Indonesia Maju.

Pada Rabu (23/10/2019), para menteri Jokowi yang hendak diperkenalkan kemudian dilantik terlihat sangat akrab hingga tertawa bersama. Prabowo Subianto dan Sri Mulyani terlihat mengobrol dengan para menteri lainnya seperti Menteri KKP Edhy Prabowo dan Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Kekompakan keduanya berlanjut dalam rapat terbatas di Istana Presiden, Kamis (31/10/2019). Jajaran menteri menikuti ratas di ruang rapat Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Prabowo terlihat menyalami menteri-menteri yang hadir.

Menko Polhukam Mahfud Md, Menko PMK Muhadjir Effendi, Mendagri Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menpan RB Tjahjo Kumolo, Menkum HAM Yasonna Laoly, hingga Jaksa Agung ST Burhanuddin disalami Prabowo. Saat akan kembali ke tempat duduknya, Prabowo berdiri kembali karena diminta Sri Mulyani untuk berfoto. Namun sayang, mereka urung melakukannya karena Jokowi baru saja datang ke ruangan.

"Saya bilang kalau ada Pak Prabowo potret Pak," kata Sri Mulyani.

Jokowi lalu memasuki ruangan rapat yang disambut salam hormat dari Prabowo. Sembari tertawa, dia mengaku akan selalu hadir bila dipanggil Sri Mulyani.

"Saya kalau dipanggil Bu Menkeu pasti datang," tutur Prabowo.

Usai rapat, Prabowo mengatakan sesama menteri haruslah akrab, termasuk dengan Sri Mulyani yang dulu kerap dikritiknya.

"Ya harus akrab, Menteri Keuangan, ha-ha-ha...," kata Prabowo.

Sumber: detik.com

Sah! DPR Tetapkan Idham Azis sebagai Kapolri

Komjen. Pol. Drs. Idham Azis, M.Si.

Jakarta - DPR mengesahkan penetapan Komjen Idham Azis sebagai Kapolri. Komjen Idham sah menjadi Kapolri setelah disetujui lewat sidang paripurna DPR.

Paripurna digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Idham sebelumnya telah melalui uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang digelar Komisi III DPR pada Rabu (30/10).

Ketua Komisi III DPR Herman Hery sempat menyampaikan laporan soal fit and proper test terhadap Idham di hadapan sidang paripurna sore ini. Idham terpilih secara aklamasi.

"Setelah fit and proper test, Komisi III DPR melakukan pleno. Berdasarkan pleno, seluruh fraksi menyetujui memberhentikan Jenderal Tito Karnavian dan menyetujui Komjen Idham Azis sebagai Kapolri," kata Herman Hery.

Selanjutnya, Ketua DPR Puan Maharani selaku pimpinan rapat meminta persetujuan anggota dewan yang hadir dalam rapat.

"Apakah laporan Komisi III tentang fit and proper test terhadap Kapolri dapat disetujui?" kata Puan.

"Setuju," jawab anggota Dewan. Puan pun mengetukkan palu tanda pengesahan.

Idham Azis pun diminta maju ke mimbar oleh pimpinan DPR. Idham mendapat apresiasi tepuk tangan dari anggota dewan yang menghadiri sidang paripurna.

Seperti diketahui, Komisi III DPR menyetujui Komjen Idham Azis menjadi Kapolri. Idham ditunjuk sebagai calon tunggal pengganti Jenderal (Purn) Tito Karnavian yang kini menjadi Mendagri.

"Semua fraksi berkesimpulan bahwa tidak perlu membuat pandangan fraksi, namun keputusan melalui kapoksi, yaitu aklamasi. Aklamasi untuk menyetujui Komjen Idham Azis sebagai Kapolri," kata Ketua Komisi III DPR Herman Hery seusai fit and proper test Komjen Idham di ruang Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10).

Sumber: detik.com

Heboh Anggaran Lem Aibon Rp 82 M, Anies: Ini Sistem Warisan

Anies Baswedan (Rengga Sancaya/detikcom)

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara soal kehebohan anggaran dalam Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020.

Anies menilai, masalah penganggaran sudah terjadi selama bertahun-tahun dan pangkalnya adalah di sistem. Dia merasa mendapat 'warisan'.

"Ini problem muncul tiap tahun. Maka yang kita koreksi adalah sistem nya. Sistem masih manual pengecekan manual maka ada puluhan ribu item. Saya kerjakan satu-satu kemarin. Tapi saya tidak berpanggung," ucap Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Anies menyebut saat ini sistem yang digunakan Pemprov DKI sudah digital tapi tidak smart, alias pengecekan masih dilakukan secara manual. Akibatnya, tetap ada pegawai yang teledor setiap tahunnya.

"Terlalu detail di level itu ada beberapa yang mengerjakan dengan teledor. Toh diverifikasi dan dibahas. Cara-cara seperti ini berlangsung setiap tahun. Setiap tahun muncul angka aneh-aneh. Kalau sistem smart, maka dia akan melakukan verifikasi," ucap Anies.

Menurut Anies, masalah ini juga muncul di era gubernur sebelum dirinya. Oleh sebab itu, dia tidak mau mewariskan hal ini ke penerusnya nanti.

"Kan ditemukan juga di era-era sebelumnya. Selalu seperti ini. Karenanya, menurut saya, saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudahnya, PR ini. Karena saya menerima warisan nih, sistem ini. Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya," ucap Anies.

Anies berjanji akan membuat sistem dengan pengecekan otomatis di awal tahun depan. Sehingga, tidak ada lagi masalah anggaran aneh karena kesalahan input data.

"Agar gubernur berikutnya tidak menemukan masalah yang sama dengan yang saya alami. Karena sistemnya sudah ada dari dulu, sehingga perencanaan yang dimulai di Januari, kan ada nanti rembuk Musrenbang, itu nanti tidak lagi menggunakan sistem yang melakukan pengecekan manual," kata Anies.

Pernyataan Orang Terkaya RI Soal Kabinet Baru Jokowi

Michael Bambang Hartono

Jakarta - Orang terkaya di Indonesia, Michael Bambang Hartono menanggapi soal komposisi Kabinet Indonesia Maju yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu.

Saat ditemui oleh CNBC Indonesia di DPP IKA UNDIP, Kamis (24/10) malam, pengusaha kelahiran 2 Oktober 1939 ini mengenakan pakaian yang sederhana dengan kemeja putih dan jaket hitam dengan bordiran bendera merah putih di kanan dada, dan bordiran tulisan Djarum Bridge Club di dada kiri.

Walaupun sudah berusia 80 tahun, Hartono masih terlihat segar dan bersemangat menjawab pertanyaan dari CNBC Indonesia, apalagi mengenai susunan kabinet terbaru ini. Berikut adalah sebagian cuplikannya.

Pak, bagaimana tanggapan Bapak soal kabinet baru Indonesia Maju?
Bagus sekali. Pilihannya bagus, ya walaupun ada pilihan yang kurang bagus tapi pada dasarnya very good.

Lalu apa harapan Bapak tentang kabinet ini?
Jadi gini, ini ekonomi dunia kan sedang gonjang-ganjing, tidak ada kepastian. Apalagi ada trade war antara Amerika Serikat dan China. Jadi kepastiannya belum ada, dan menurut saya kedua negara ini tidak akan mundur. Amerika yang memulai, China tidak ada mundur dan akan tetap melawan.

Tapi bagaimana caranya kita, Indonesia, bisa menghasilkan keuntungan dari situ. Mencari celah dari situ.

Dari hal itu, adakah saran apa yang harus dibenahi oleh kabinet baru ini?
Pemerintah kita harus business friendly, jangan seperti sekarang. Very unfriendly.
Coba Anda pikir, sebanyak 33 perusahaan dari China, pindah ke Asia Tenggara. Tapi tidak ada satupun yang ke Indonesia. Semuanya ke Vietnam, Kambodia, Myanmar. Why?

Karena regulasinya lebih mudah?
Nah! Why? Coba Anda pikir. Kenapa kok tidak ke Indonesia. Karena kita memusuhi mereka. Very unfriendly. Tidak China saja, dari semua negara tidak ke Indonesia. Why?

Ini yang seharusnya jadi pekerjaan rumah pemerintah saat ini. Why? Kenapa sikap dari government kita itu tidak business friendly. (Menurut logika mereka) kalau kita bisa bikin susah, kenapa harus dibuat gampang.

Ini Daftar Menteri dan Anggota Kabinet Indonesia Maju 2019-2024

Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Maruf Amin memperkenalkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan daftar menteri dan anggota Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, Rabu (23/10/2019) pagi.

Pengumuman dilangsungkan di Istana Kepresidenan. Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan jajaran kabinet duduk bersama-sama di tangga Istana.

Sambil duduk, Jokowi mengenalkan nama anggota kabinet satu per satu. Nama yang disebut Jokowi kemudian berdiri memperkenalkan diri.

Berikut ini daftar lengkap Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 yang baru diumumkan Jokowi:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: Mahfud MD
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: Luhut B Pandjaitan
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhadjir Effendy
5. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
6. Menteri Dalam Negeri: Jenderal (Pol) Tito Karnavian
7. Menteri Luar Negeri: Retno LP Marsudi
8. Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto
9. Menteri Hukum dan HAM: Yasonna Laoly
10. Menteri Keuangan: Sri Mulyani
11. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Arifin Tasrief
12. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
13. Menteri Perdagangan: Agus Suparmanto
14. Menteri Pertanian: Syahrul Yasin Limpo
15. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya Bakar
16. Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi
17. Menteri Kelautan dan Perikanan: Edhy Prabowo
18. Menteri Tenaga Kerja: Ida Fauziyah
19. Menteri Desa: Abdul Halim Iskandar
20. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono
21. Menteri Kesehatan: dr Terawan
22. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nadiem Makarim
23. Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi: Bambang Brodjonegoro
24. Menteri Sosial: Juliari Batubara
25. Menteri Agama: Jenderal (Purn) Fachrul Razi
26. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Wishnutama
27. Menteri Komunikasi dan Informatika: Johnny G Plate
28. Menteri Koperasi dan UKM: Teten Masduki
29. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelrindungan Anak: Gusti Ayu Bintang Darmavati
30. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi: Tjahjo Kumolo
31. Menteri PPN/Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa
32. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Sofyan Djalil
33. Menteri BUMN: Erick Thohir
34. Menteri Pemuda dan Olahraga: Zainudin Amali
35. Kepala Staf Kepresidenan: Moeldoko
36. Sekretaris Kabinet: Pramono Anung
37. Kepala BKPM: Bahlil Lahadalia
38. Jaksa Agung: ST Burhanuddin